BASUDARA.NEWS, Manado—Pengamat politik yang juga memiliki basic akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat, Ferry Daud Liando (FDL), menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), adalah bagian dari upaya untuk memecah belah partai politik yang menjadi ancaman pada Pemilu 2024.
“Demokrat adalah salah satu Partai Politik besar dan berpotensi akan mengganggu koalisi parpol penguasa pada pemilu 2024 nanti. Sehingga untuk melumpuhkan partai Demokrat adalah dengan cara dipecah belah. Ini gaya politik Devide et Impera. Selain target pemilu 2024, pemecahan partai Demokrat dimaksudkan juga untuk kepentingan jangka pendek,” ungkap Ferry Liando, Kamis (11/3/2021).
Dosen Politik FISIP Unsrat ini melanjutkan, partai koalisi yang sedang berkuasa menghendaki agar usulan kebijakan yang ditawarkan di DPR tidak lagi mendapatkan penolakan dari kekuatan politik lain di parlemen. Jika Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham)menerima hasil KLB maka sudah pasti Demokrat dalam genggaman penguasa.
Modus devide et impera ini sudah berlangsung sejak orde baru, PDI pimpinan Megawati terpecah dengan PDI pimpinan Surjadi. Di jaman reformasi PKB, Golkar, PPP sudah mengalami, akhir dari perseteruan tersebut adalah masuknya parpol-parpol itu dalam kantrol dan genggaman kekuasaan pemerintah. Salah satu sebab Gerindra cepat banting setir mendukung kelompok koalisi pemerintah diduga karena menghindari upaya mutilasi seperti ini.
Menurut Ferry Liando, kemungkinan kedepan PKS akan bernasib sama. Namun cara yg dilakukan kemungkinan akan berbeda dengan nasib Demokrat. Tokoh PKS Fajri Hamzah penerima bintang jasa dari presiden sedang menkonsolidasi pembentukan partai gelora bersama mantan presiden PKS Anis Matta dan Mahfuz Sidik. Pendukung partai gelora kebanyakan adalah kader PKS.
“Pelemahan kekuatan parpol lain dianggap wajar dari sisi politik namun motifnya untuk kepentingan masyarakat. Jika ‘perampasan’ itu semata karena untuk kepentingan kelompok, tindakan itu bukanlah proses yang wajar, sebab kekuatan atau kelemahan parpol biasanya diuji hanya lewat pemilu,” jelas Praktisi Kepemiluan ini.
(VR)
