BASUDARA.NEWS, Manado—Resmi Walikota dan Wakil Walikota Manado 2021-2024 dipegang Andrei Angouw dan Richard Sualang setelah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Senin (10/5/2021).
Sederet masukan dan saran disampaikan kepada kedua figur tersebut, untuk membawa Kota Manado lebih baik lagi ke depan.
Seperti dikatakan, Praktisi Politik dan Pemerintahan Ferry Daud Liando. Menurutnya, ada banyak hal yang harus dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2021-2024 itu.
“Pak Andre dan Pak Richard banyak hal yang harus dilakukan,” tutur Ferry Liando.
Dosen Kepemiluan Fisip Unsrat Manado itu memberikan sejumlah poin penting yang harus dilakukan. Yakni;
1. Melakukan konsolidasi sosial.
Pada Pilkada 2020 lalu masyarakat sempat terkotak-kotak akibat perbedaan pilihan.
Perbedaan pilihan mengakibatkan terjadi polarisasi dan rusaknya struktur maupun kultur sosial.
Masyarakat saling berhadap-hadapan dan sebagian terjadi konflik.
Mengeratkan kembali struktur sosial itu tidaklah mudah. Sehingga pejabat yang baru harus menjahit kembali keretakan itu.
2. Harus meyakinkan publik kota Manado bahwa keduanya adalah pemimpin bagi semua kalangan.
Pada saat Pilwako 2020, pasangan AARS meski menang tapi hanya dipilih oleh 88,303 suara atau hanya 36,7 persen jumlah pemilih di kota Manado.
Artinya sebanyak 63 persen lebih pemilih di Kota Manado tidak memilih mereka.
Padahal salah satu keberhasilan pemimpin adalah tingkat loyalitas masyarakatnya. Pemilih yang tidak memilih kecenderungan tingkat ketaatan dan loyalitas akan rendah.
Namun itulah tantangan keduanya yaitu bagaimana mereka bisa merangkul masyarakat yang bukan memilih mereka. Tanpa itu mereka akan sulit menjalankan kepemimpinan mereka.
3. Tantangan terberat keduanya adalah menjadi pemimpin ditengah penularan wabah virus Corona.
Sehingga model atau gaya kepemimpinan tidak cukup hanya sekedar normatif dan adminitratif.
Diperlukan kepemimpinan yang kretivitas dan inovatif dalam menghadapi penanganannya. Mendisiplinkan masyarakat di satu sisi dengan menjaga stabilitas perekonomian di sisi lain tidaklah gampang. Melayani masyarakat diperlukan inovasi baru seperti penyediaan layanan berbasis teknologi dan pengadaan sumber daya birokrasi yang mampu menjalankan itu.
4. Diperlukan objektivitas dari keduanya dalam pengangkatan pejabat. Jangan sampai pejabat yang berkualitas digantikan oleh ASN yang belum mapan baik dalam tata kelola adminitrasi atau pengalaman kepemimpinan. Para tim sukses akan berusaha meminta kompensasi atas perjuangan mereka saat pemenangan Pilkada sehingga posisi pejabat akan banyak diisi oleh orang-orang dekat tim sukskes yang belum tentu sudah punya pengalaman dan kapasitas sebagai pejabat.
Agar tidak menimbulkan potensi konflik di tingkat masyarakat, sedapat mungkin pengangkatan kepala-kepala lingkungan harus memiliki standar kepemimpinan dan diterima oleh sebagian besar masyarakat.
Saat Pilkada, hampir semua kepala lingkungan dikapling-kapling oleh semua pasangan calon.
Akibatnya jabatan kepala lingkungan yang berfungsi sebagai perekat sosial dan administrasi telah berubah menjadi jabatan politik.
Diperlukan kearifan dari keduanya dalam proses rekrutmen.
“Agar jangan sampai justru memicu konflik baru,” tandasnya.
(*/VR)
