Luntungan: Urusan Teknis Ada di OPD, Harus Tanggung Jawab
BASUDARA.NEWS, Minut—Kepemimpinan pemerintah Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) sudah memasuki 7 bulan. Namun, sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai masih menjadi kerikil terhadap roda pemerintahan di daerah paling utara Sulut ini. Terbukti, saat rolling jabatan kepala sekolah (Kepsek) yang terjadi Senin (27/9/2021), terjadi kesalahan terhadap jabatan Kepsek SD Negeri Kecil Warukapas, Kecamatan Dimembe. Dimana terungkap sekolah tersebut fiktif alias tidak ada.
Aktivis Minut William Simon Luntungan, ketika dimintai tanggapan pada Rabu (29/9/2021) mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati JGKWL harus benar-benar memberikan ketegasan terhadap perangkat daerah. Kata dia, jangan sampai itu kefatalan yang dibuat oleh OPD kemudian publik mengarahkan kritikannya kepada kepala daerah. Padahal ketelodoran ada di OPD bersangkutan. Instansi teknis seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Olfy Kalengkongan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dipimpin oleh Styvi Watupongoh kurang koordinasi. Dirinya juga meminta kinerja Baperjakat turut dievaluasi.Â
“Masalah ini pertanggungjawabannya ada di Baperjakat dan OPD terkait. Urusan teknis secara keseluruhan ada pada mereka. Sesuatu yang mustahil kepala daerah harus memeriksa satu persatu daftar dan data baik jabatan atau pejabat yang akan dilantik. Sehingga secara objektif kami memandang pangkal kesalahannya ada di jajaran yang bisa dikata tidak mampu mensinergikan visi misi bupati yang menjunjung tinggi reformasi birokrasi,” semprot Will sapaan akrabnya.
Dirinya pun, mengecam keras OPD yang terkesan membuat kekeliruan yang itu berdampak ke kepala daerah. Kalau perlu Bupati dan Wakil Bupati memanggil khusus instansi teknis bersangkutan serta Baperjakat. “Dinas Pendidikan dan BKPP harus bertanggungjawab terhadap masalah ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKPP Minut Styvi Watupongoh yang ditemui wartawan Rabu (29/9/2021) siang mengatakan, pihaknya sudah mengakui terjadi kekeliruan saat melakukan penginputan nama dan jabatan yang menjadi permasalahan saat ini dan sudah setelah hal itu terjadi sudah dilaporkan ke pimpinan. Dan kata dia, Kepala Sekolah bersangkutan telah dipanggil dan dilakukan mediasi untuk dicarikan jalan keluar.
“Memang ini ada kekeliruan yang terjadi. Sehingga waktu Dinas Pendidikan memberikan data sekolah tidak secara detail diperiksa, sebab yang paling mengetahui data sekolah adalah Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis yang membawahi SD maupun SMP di Minut, dan BKPP sesuai tupoksi yang ada memeriksa kelayakan dari segi kepangkatan. Untuk itu hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Dan saya telah memerintahkan jajaran untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap keberadaan seluruh sekolah dan Puskesmas. Dan kita akan buat verifikasi faktual dan update data. Agar masalah ini seperti ini tidak lagi terjadi kekeliruan,” terang mantan Kabag Humas itu.
(ian)
